Empat kali berturut turut, Kabupaten Pasaman Barat,meraih WTP dari BPK RI. -->

Empat kali berturut turut, Kabupaten Pasaman Barat,meraih WTP dari BPK RI.

Saturday, 27 June 2020

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, Kabupaten Pasaman Barat provinsi Sumatra barat.

Melakukan Video Comprensi bersama Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Perwakilan Sumbar.

Dalam kesempatan tersebut BPK memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP yang keempat kalinya Kepada Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman barat  Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah sebuah keniscayaan. Hal itu bisa dicapai sepanjang instansi pengguna APBN bisa memenuhi kriteria yang ditetapkan BPK.
Di website resmi BPK, www.bpk.go.iddijelaskan 4 tahapan perolehan predikat WTP. Apa saja? Laporan keuangan harus sesuai standar akuntasi, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal, dan ketaatan perundang-undangan.

Kepala BPK RI perwakilan provinsi Sumbar , Yusnadewi SE,MSi,Ak,CSFA dalam video confrensi , menilai semua kinerja dan transparasi dalam pengelolaan keuangan daerah cukup baik , sehingga Pemkab Pasbar di berikan opini wajar tanpa pengecualian WTP.
Ke empat kalinya Kabupaten Pasaman Barat meraih penghargaaan pengelola keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut diawali pada tahun 2016.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat Yusnadewi secara Virtual kepada Bupati Pasaman Barat Yulianto, Ketua DPRD Parizal Hafni, Sekda Yudesri, serta stakeholder terkait Jumat (26/6).
Bupati Pasbar Yulianto melalui video konference menyampaikan laporan keuangan merupakan media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh kepala daerah kepada DPRD sebagai wujud pilar good governance terutama transparan dan akuntabilitas. 

Kerena hal tersebut adalah menyangkut perundangan undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yang mana diamanatkan dalam PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, kepada pemerintah kabupaten/kota diharuskan menyusun laporan keuangan yang berisikan laporan realisasi, laporan perubahan SAL, Neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. 
"Kami sangat menyadari penyajian laporan keuangan tahun 2019 ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, kami akan terus melakukan penyempurnaan dalam pengelolaan data tersebut, baik administrasi maupun pengendalian,"kata Yulianto.
Yulianto juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat OPD dan DPRD yang telah bekerja keras mempertahankan WTP dari BPK selama ini.  Dan kepada masyarakat Pasbar ia juga menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan yang diberikan sehingga Pemkab Pasbar dapat menjalankan sistem pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. 
"Terimakasih kepada semua perangkat OPD, terimakasih kerjasama DPRD serta dukungan masyarakat kepada pemerintah daerah. Ini semua untuk masyarakat Pasbar,"jelas Yulianto. 
Selain itu, Ketua DPRD Pasbar Parizal Hafni  meyebutkan bahwa pencapaian WTP ini adalah berkat kerjasama dan kerja keras antara Pemkab dengan DPRD dalam pengelolaan keuangan. 
"Ini adalah keberhasilan kita semua, Terimakasih untuk semuanya. Semoga kedepan Pasbar lebih baik lagi"kata Parizal Hafni.(Arwin)