Masyarakat VI Koto Kinali Menuntut Hak Kepada PT LIN -->

Masyarakat VI Koto Kinali Menuntut Hak Kepada PT LIN

Friday, 18 September 2020


Pasbar, Sumatra B
arat, Andalasrayanews.com----Persoalan hak masyarakat VI Koto Kinali Kabupaten Pasaman Barat  yang di duga tidak di tunaikan  PT Laras Inter Nusa (LIN) sejak lama , sampai saat ini masyarakat masih melakukan upaya mediasi.

Namun upaya masyarakat tersebut belum dapat di realisasikan, dan PT LIN di duga tidak mempunyai iktikad baik terhadap penyelesaian persoalan tersebut.

Hal tersebut di tandai dengan tidak hadirnya manajemen PT LIN , pada mediasi yang di fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Sumbar dalam hal ini Bupati Pasaman Barat, pada tanggal 14 September 2020.

Yang di tandatangani Bupati Pasbar Yulianto SH MM
Persoalan tersebut timbul setelah Ninik mamak langgam Kinali menyerahkan Tanah Wilayat cucu kemenakan ,seluas 7000 Ha tahap ke 1 pada tahun 1989 , serta tahap ke 2 ,seluas 7000 Ha

Untuk pencadangan perkebunan PT.TSG (Tri Sangga Guna)
Namun setelah PT.TSG , mengolah dan PT.TSG di nyatakan pailit oleh negara, sementara hak masyarakat belum juga di tunaikan.

Dengan dinyatakan PT.TSG pailit kemudian negara melakukan pelelangan yang di menangkan oleh PT LIN.
Dan PT LIN juga di duga tidak menunaikan hak masyarakat VI Koto Kinali , yang diduga di rampas oleh PT LIN.

Sementara itu menurut keterangan warga masyarakat, yang di dampingi LAI BAPAN (Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara).

Warga masyarakat VI Koto Kinali beserta seluruh Ninik Mamak dan Tokoh Masyarakat menyatakan belum pernah menyerahkan tanah wilayat ke pihak PT LIN maupun PT TSG.

Tetapi yang menyerahkan tanah ulayat tersebut ke PT TSG atau PT LIN adalah Ninik Mamak dan tokoh masyarakat Langgam Kinali, termasuk izin HGU.

sementara tanah ulayat VI Koto Kinali di serobot oleh PT TSG atau PT LIN, tanah wilayat yang di serobot itulah yang di tuntut dan perjuangkan oleh masyarakat VI Koto Kinali.

Staf khusus Bidang Pertanahan DPP LAI-BAPAN , Sugono SH mengatakan kita akan berjuang serta mendampingi menuntut hak warga masyarakat VI Koto Kinali yang selama ini terkesan di abaikan , karena lahan tersebut merupakan sumber penghidupan mereka.

Kita tidak akan surut berjuang sebelum , tanah wilayat masyarakat VI Koto Kinali , kembali kepada mereka.

Saya berharap agar pemerintah pusat, Provinsi Sumbar dan Pemkab Pasbar, segera mendesak agar PT LIN, menyerahkan hak masyarakat tersebut.

Kemudian salah seorang warga mengingat kala itu pada tahun 1989 , lebih 800 ha sawah petani di serobot dan kami di paksa untuk menyerahkan lahan sawah tersebut, padahal padi sedang menguning.
Kami sebagai warga negara Indonesia, sekarang meminta keadilan, kembali kan hak kami.
Tolong dengar jeritan hati kami ini , kata nya , sambil terlihat wajah raut kecewa.**Arwin