Hamsuardi Melakukan Rakor Virtual dengan Beberapa Kementerian, Terkait Pembangunan Pasaman Barat -->

Hamsuardi Melakukan Rakor Virtual dengan Beberapa Kementerian, Terkait Pembangunan Pasaman Barat

Tuesday, 16 March 2021

Pasbar, ARN -- Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Sumbar, dalam hal ini Bupati dan wakil, Hamsuardi - Risnawanto beserta Sekda , sejumlah OPD, melakukan rapat secara virtual.


Bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Agraria Tata Ruang ATR Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanian Syahrul Limpo, Dirjen Menteri dalam Negeri, Dirjen Bina Marga Bappenas, Gubernur Sumatra barat dan wakil, Mahyeldi Ansarullah dan Audy Joinaldy.

Bupati Pasbar Hamsuardi dan wakil Bupati Risnawanto, beserta Sekda dan sejumlah OPD terkait dalam rapat secara virtual.


Pada rapat koordinasi bersama tersebut terdapat beberapa usulan antara lain Pembangunan jalan Teluk Tapang - Bunga Tanjung di Kecamatan Sungai Beremas dengan volume yang telah di laksanakan 23.5 kilometer dengan total anggaran sebesar Rp, 29,13 Miliar dan akan dilangsungkan hingga selesai sepanjang 42 kilometer.


Serta pembangunan jalan Teluk Tapang - Perbatasan Sumatra Utara sepanjang 3,591 dengan estimasi anggaran pendanaan sebesar Rp, 29,8 miliar. Selanjutnya peningkatan daerah irigasi Batang Batahan kecamatan Ranah Batahan dengan estimasi anggaran Rp,159 miliar.


Serta pembangunan dengan luas potensial persawahan irigasi 5,253 Hektar serapan tenaga kerja sebanyak 31,518 orang, normalisasi dan penguatan tebing Batang Sikabau dengan estimasi anggaran Rp,300 miliar.

Dan Pembangunan Kawasan Lumbung Pangan atau Food Estate kecamatan Luhak nan Duo seluas 1.400 hektar, Kecamatan Kinali seluas 1950 hektar, kecamatan Talamau seluas 1600 hektar.


Setelah melakukan rapat koordinasi secara virtual tersebut Bupati Pasbar Hamsuardi menghimbau kepada seluruh OPD terkait untuk fokus dalam menyelesaikan tahap demi tahap proses pembangunan tersebut.
Mengingat usulan usulan Pemkab Pasbar direspon fositif oleh pemerintah pusat, katanya.


Sementara itu wakil Bupati Pasbar Risnawanto menegaskan mengenai ketentuan dari para menteri agar dapat di implementasikan di lapangan, termasuk dalam hal pembebasan lahan.
Setiap progres dapat dilaporkan kepada pemerintah pusat, sehingga tidak ditemukan lagi kendala saat tim dari kementerian turun kelapangan, sebutnya.

*Arwin/rel.