Ketua DPRD Pasbar Pahrizal Hafni Kecewa, Proses Penyelesaian Lahan TPA Muara Kiawai, DLH Diminta Wajib Bertanggung jawab -->

Ketua DPRD Pasbar Pahrizal Hafni Kecewa, Proses Penyelesaian Lahan TPA Muara Kiawai, DLH Diminta Wajib Bertanggung jawab

Monday, 12 April 2021




Pasbar,Sumbarumbar_(andalasrayanews.com) -Pengadaan Tanah  pembangunan untuk kepentingan Umum, sepertinya tidak ada kejelasan nya, seperti halnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Dinas Lingkungan Hidup Pasbar.


Hal tersebut pada tahun 2008 oleh Dinas Lingkungan Hidup Pasbar melakukan pengadaan pembelian atau ganti Rugi lahan untuk tempat pembuangan akhir hasil akhir (TPA) Sampah, yang terletak di Jorong Muara Kiawai.


Tempat Pembuangan Akhir ( TPA) merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk membuang sampahyang sudah menacapai tahap akhir dalam pengelolaan sampah yang dimulai dari pertamakali sampah dihasilkan, dikumpulkan, diangkut , dikelola dan dibuang.



Ternyata kegiatan pengadaan lahan TPA tetsebut tidak punya asas akuntabilitas yang  dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.


Luas pengadaan lahan tanah TPA yang telah di ganti rugi oleh Pemkab terhadap  pemilik hak atas tanah tersebut / masyarakat tidak sesuai dengan luas yang tercatat sebagai aset Pemkab Pasbar.


Informasi yang diperoleh awak media ARN melalui Kadis DLH Andrinaldi AP.MSi  saat di temui beberapa minggu lalu di ruang kerjanya andrinaldi menagatakan'' 


Memang pengadaan tanah untuk TPA DLH tersebut seluas 10,5H , sementara itu yang bisa di manfaatkan kira kira hanya lebih kurang 1 ¹/⁴ H saja selebihnya sudah di tanami oleh masyarakat setempat dengan tanaman  kelapa sawit.


Sebelumnya kami dan tim termasuk petugas Badan Pertanahan Nasional BPN pernah sidak ke lokasi TPA untuk menentukan batas titik kordinatnya dengan masyarakat, dan sekalian untuk mengajukan sertifikat tanah tersebut.


Namun tiba di lokasi TPA kami di hadang oleh sejumlah orang atau masyarakat ,mingingat dan menimbang agar tidak terjadinya konflik ataupun kontak fisik antara kami dengan orang kelompok masyarakat,kami memutuskan kembali dan akhirnya upaya kami untuk melakuan pengukuran kembali gagal serta tidak membuahkan hasil di sampaikan  andrinaldi.


Terkait tindak penyelesaian tanah dengan masyarakat'' andrinaldi mengatakan,sejauh ini saya telah lakukan segala daya upaya namun belum ada titik temunya dengan fihak masyarakat yang bertanam kelapa sawit di lingkungan TPA.


Tentu saja saya juga punya batasan, karna pengadaan tanah TPA tersebut juga jauh sebelum saya kepala dinas di disini.Dan bagaimana sistim pengadaannya waktu itu saya kurang memahami,apa lagi tanah tersebut tidak punya sertifikat.


Jelas kami tidak bisa berbuat banyak dan lagi kami di lingkungan hidup ini hanya penerima hibah ,ya kalau hibah yang kami terima bermasalah tentu lebih tepatnya pihak yang mengibahkan lah yang lebih punya kewenangan untuk menyelesaikan nya dengan pihak masyarakat tambah andrinaldi .


Di lain hal yang di sampaikan Drs,afrizal azhar,MSi saat di temui ARN di kantornya beberapa minggu lalu,afrizal yang bertugas di tata pemerintahan TAPEM Pasbar pada saat itu.Yang ikut andil di pengadaan tanah TPA DLH tersebut.


Afrizal menjelaskan'' memang di tahun 2008 saya realisasikan pengadaan tanah TPA DLH di nagari muara kiawai. 


Seluas 10,2H, yang telah di ganti rugi kepada ninik mamak yang bersangkutan sebesar 110,000,000,00 seratus sepuluh juta rupiah dan ada kwitansi bukti pembayaran nya

Berhubungan sewaktu itu Pemkab tidak mempunyai Anggaran untuk biaya sertifikat tanah,dengan kata lain lahan di kuasai pemd

Setelah itu saya pindah dari TAPEM namun sertifikat tidak juga di lanjutkan kembali.Yang namanya pemerintah harus di lanjutkan,tidak mungkin terus menerus saya menjaga tanah tersebut pungkas afrizal.


Setelah itu tanah di kelola oleh dinas lingkungan hidup DLH, yang namanya tanah pemerintah,apabila tidak di beri batas, berpotensi satu persatu akan di kuasai masyarakat tambah afrizal lagi.


Setelah di cermati dari pernyataan dua instansi ini ,adanya kesan saling lempar tanggung jawab dan tak ada upaya untuk menyelesaikan.

Sepertinya terkait permasalahan TPA di jadikan bagaikan seperti sampah  di biarkan begitu saja.

Setiap instansi yang membelanjakan uang negara baik APBN maupun APBD harus punya status jelas yang dapat di pertanggung jawabkan.


Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus punya rencana yang matang,sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah yang telah di atur dalam UU nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.


Begitu juga di dalam asas umum pasal 3 ayat 3 uu nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara'' setiap pejabat di larang melakukan tindakan yang berkaitan pengeluaran atas beban APBN/APBD jika beban untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia/ tidak cukup tersedia.


Kalau memang Pemkab tidak punya anggaran untuk membiayai sertifikat tanah yang akan di adakan semestinya pengadaan tanah tersebut jangan di paksakan. 


Hal ini akan menimbulkan adanya dugaan pengadaan punya kepentingan bagi oknum oknum yang ingin mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. 


Ketua DPRD pasaman barat '' Pahrizal Hafni ST menyoroti terkait penyelesaian permasalahan TPA dlh saat di temui ARN  jum'at 9 april 2021 di rumah Dinasnya,  Pahrizal menyampaikan secara gamblang'' saya sangat kecewa terhadap tindakan proses penyelesaian masalah lahan tepat pembuangan akhir  sampah TPA di Nagari Muaro Kiawai tersebut.


Saya sudah pernah melakukan sidak kelokasi dan melihat keadaan TPA pada saat ini sangat mengkhawatirkan/ kronis.

Dimana mana sampah berserakan sampai ke tengah jalan.

Untuk itu saya berharap, sesuai dengan UU yang berlaku sesuai dengan anggaran yang telah di belanjakan untuk pembelian lahan tersebut seluas 10,5H 


pihak terkait ,dalam hal ini dinas lingkungan hidup wajib bertanggung jawab terhadap pengadaan lahan tersebut.


Bila mana ini tidak di selesaikan sesegera mungkin maka hal ini kita akan angkat secara hukum ke permukaan kembali supaya jelas titik terang siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini katanya dengan tegas .

( yulisman)