Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Bukittinggi Sesalkan Sikap Oknum Debt Collektor di Pasaman Barat -->

Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Bukittinggi Sesalkan Sikap Oknum Debt Collektor di Pasaman Barat

Wednesday, 21 April 2021

 


Syafri Yunaldi Ketua LPKNI Bukittinggi.


Syafri Yunaldi, SH yang merupakan Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia, sesalkan sikap oknum Debt Collektor yang diduga melakukan penarikan paksa unit kendaraan secara sepihak yang terjadi di Pasaman Barat. 


Syafri himbau pihak Finance (kreditur) atau Debt Collektor harus taati Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 Tertanggal 06 Januari 2020, atas pengujian Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Fiduasia. Dalam keputusan MK tersebut menjelaskan bahwa Finance atau debt Collektor dilarang melakukan penarikan sepihak atau paksa atas kendaraan debitur,  melainkan harus melalui proses permohonan eksekusi kepada Pengadilan. Jika pedoman dasarnya adalah Sertifikat Fidusia terhadap pelaksanaan juga harus sesuai dengan tatacara pelaksanaan eksekusi yang diatur dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dengan kata lain bahwa pihak kreditur tidak boleh laksanakan eksekusi sendiri _(parate execution._ Finance bisa melakukan eksekusi asalkan debitur mengakui cendra janji _(wanprestasi)_ dan secara suka rela untuk menyerahkan kendaraan kepada kreditur atau melalui permohonan eksekusi melalui Pengadilan.


Jika Finance atau Debt Collektor menggunakan cara-cara paksa dalam melakukan eksekusi kendaraan debitur maka terhadap yang bersangkutan bisa dikenalkan pidana KUHP Pasal 368 Tentang Perampasan atau Pasal 365 Tentang Pencurian dengan kekerasan.


Selama ini banyak diduga praktek tindakan diluar ketentuan hukum yang dilakukan oleh oknum Finance atau Debt Collektor dalam menyelesaikan kredit macet dilapang. Apa lagi masa kredit kreditur tinggal beberapa bulan lagi juga ditarik paksa oleh oknum tertentu. Kondisi kredit macet diperparah semenjak datangnya wabah Covid-19 yang berdampak terhadap krisis ekonomi masyarakat luas. Sehingga kondisi ini  diketegorikan dalam kondisi luar biasa _(force marjeure)_ yang berimbas terhadap pembayaran cicilan kredit. 


Disamping itu disampaikan kepada masyarakat agar dapat melaporkan kepada pihak penegak hukum jika mendapatkan tindakan sewenang-wenang dari pihak Finance atau Debt Collektor yang melakukan penarikan kendaraan bermoto yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Juga kepada Polsek, Polres dan Polda diharapkan untuk bertindak tegas kepada Finance atau Debt Collektor nakal, agar terciptanya kepastian ditengah-tengah masyarakat.


Disamping itu Syafri yang juga seorang Advokat/Pengacara,  sangat menyesalkan sikap arogansi oknum Debt Collektor yang berlebihan, yang mana dalam video yang beredar, sempat mengeluarkan kata-kata kasar berisi ancaman yang diduga menghina & mengancam profesi seorang Advokat/Pengacara. Padahal seorang Adavokat/Pengacara diberikan kebebasan melalui untuk melakukan profesi dan memberikan jasa hukum di dalam maupun diluar Pengadilan, sebagai yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Terhadap perbuatan ini tentu tidak bisa dibiarkan secara hukum & harus diberikan efek jera agar kedepannya tidak sembarangan lagi setiap orang melakukan penghinaan terhadap salah satu komponen penegak hukum (Advokat) yang merupakan sebuah profesi yang mulia _(Ovicium Nobile)_dan di lindungi oleh undang-undang.


Syafri menyampaikan bahwa hukum harus dijadikan panglima dan  jangan ada yang merasa kebal hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kepada semua pihak agar tetap mengedepankan hukum dan keadilan dalam setiap melakukan tindakan hukum.