Bupati Hamsuardi: Perbup No.30 Tahun 2021, Peraturan Tambahan Menjadi Tumpuan Dalam Membangun Pasbar -->

Bupati Hamsuardi: Perbup No.30 Tahun 2021, Peraturan Tambahan Menjadi Tumpuan Dalam Membangun Pasbar

Friday, 23 July 2021


Bupati Pasbar Hamsuardi dalam Sosialisasi Perbub No.30.


Pasaman Barat, andalasrayanews.com -- Sosialisasi Produk Hukum Daerah Peraturan Bupati (Perbup) No.30 Tahun 2021, tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati Pasbar (22/07/2021).

Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Sosialisasi Perbup tersebut bertujuan agar, diketahui oleh seluruh Wali Nagari, Camat, masyarakat serta pihak terkait lainnya.
Sosialisasi dihadiri Bupati Pasbar Hamsuardi, Asisten dan Kesra, Setia Bakti, Kepala Inspektorat Harisman Nst, PLT Kabag Pemerintahan Nagari, Syaikul Putra, para Kabag, Camat beserta Wali Nagari se Kabupaten Pasbar.

Hamsuardi menjelaskan, "Perbup ini akan menjadi tumpuan dan peraturan tambahan yang mana bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan nagari yang berdasarkan pada asas pemerintahan yang baik dan selaras di Pasbar.

Ia menambahakan, Semuanya harus sejalan dengan kearifan lokal yang dimiliki dan sesuai dengan adat istiadat, ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, serta partisipasi masyarakat.

Lebih lanjut Ia menjelaskan, bahwa keberadaan perangkat nagari sangat besar pengaruhnya, terutama kepala jorong. Dengan adanya Perbup ini memberi ruang kepada masyarakat Pasbar atas apa yang sebenarnya terjadi.

"Keresahan masyarakat yang tidak benar dan sering dibahas belakangan ini akhirnya dapat diuji kebenarannya melalui penegasan perbup ini. Seperti, wali nagari menerima 30 persen aduan masyarakat atas jorong yang melakukan suatu pelanggaran atau kinerja yang tidak maksimal, hingga mendapat putusan pemberhentian sementara atau diberhentikan secara tetap,"jelasnya.

Untuk itu, pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari juga harus memenuhi persyaratan dan mengikuti semua tahapan atau proses yang berlaku,"Lanjutnya.

(ARN)